PRESS RELEASE
PRESS RELEASE DOCTRINE UK NO: 09.001/DOC-UK/II/2025
LONDON—Asosiasi Mahasiswa PhD Indonesia di Inggris Raya atau Doctrine UK menyoroti tren kian lemahnya capaian pembelajaran siswa Indonesia yang terekam dalam skor Program Penilaian Pelajar Internasional (Programme for International Student Assessment/PISA). Isu ini kian krusial di tengah polemik efisiensi APBN yang dikhawatirkan turut menggerus kualitas pembelajaran di Indonesia.
Terkait hal tersebut Doctrine UK menyoroti sejumlah poin penting yang perlu diperhatikan oleh para pemangku kepentingan, baik untuk meningkatkan capaian pembelajaran maupun untuk peningkatan kualitas proses pembelajaran secara umum.
Hal ini terangkum dalam gelaran diskusi dan policy brief Klaster Education bersama Klaster People and Organization Doctrine UK bertajuk “Mengejar Ketertinggalan Pendidikan Indonesia di Tengah Efisiensi APBN/APBD: Sebuah Policy Brief dan Relevansinya Hari Ini,” yang digelar pada Kamis, 20 Februari 2024.
Diskusi diawali dengan paparan dari Hapipi, PhD Candidate dari University of Cambridge yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Tim policy brief Klaster Education dan Nabiyla Risfa Izzati, PhD researcher di Queen Mary University of London yang mewakili Klaster People and Organization. Sementara itu, Wakil Ketua Doctrine UK Bidang Knowledge Management Deden H.A. Alfathimy (PhD Researcher, University of Leicester) bertindak sebagai moderator diskusi. Dalam sesi diskusi, sejumlah pertanyaan dikemukakan dan dibahas, termasuk dari Zulfikar Hanafi, PhD Researcher di University of Leicester dan Banu Rinaldi, PhD Researcher di University of Southampton.
Diskusi ini menyoroti skor PISA siswa Indonesia yang selalu di bawah rerata negara lainnya pada kurun waktu 2006 hingga 2022. Pada 2022, skor PISA Indonesia menurun di semua aspek dan menempatkan Indonesia pada peringkat ke 68 dari 81 negara. Sementara itu pada tataran regional ASEAN, Indonesia menempati posisi ke ke-6. Dalam hal ini Singapura menjadi negara dengan skor PISA tertinggi secara global. Merujuk pada skor di tahun 2022, Indonesia bahkan menempati 10 peringkat terbawah dalam hal literasi dan berada di kelompok peringkat rendah di bidang matematika. Sebagai informasi, PISA adalah sebuah tes yang mengukur kemampuan siswa di bidang membaca (literasi), matematika, dan sains.
Dalam kondisi demikian, Doctrine UK menilai diperlukan langkah strategis dari para pemangku kepentingan, utamanya dari Pemerintah. Merujuk pada analisis Klaster Education, ada dua masalah utama yang perlu diatasi terkait performa siswa Indonesia pada PISA, yakni: 1) selama ini siswa tidak punya kesempatan memadai untuk berlatih soal-soal dengan tipe dan standar sesuai PISA, 2) Pemerintah selalu berfokus pada kurikulum tetapi mengabaikan kesesuaiannya dengan standar PISA.
Selain itu, diskusi juga menarik isu PISA pada diskursus yang lebih besar, yakni terkait seberapa besar kemauan dan kemampuan pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan di bidang pendidikan. Terlebih mengingat polemik dari sisi anggaran pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN/APBD.
Maka, berangkat dari latar belakang permasalahan tersebut, Doctrine UK melalui diskusi dan policy brief Klaster Education bersama Klaster People and Organization mengemukakan sejumlah poin penting, yang terutama ditujukan pada para pembuat kebijakan:
Terkait PISA secara khusus:
Sebagaimana telah dibahas dalam policy brief yang didiskusikan, Pemerintah perlu merumuskan kebijakan nasional dan langkah konkret untuk merespons lemahnya capaian siswa dalam PISA dengan mulai membiasakan siswa mengerjakan soal-soal setipe dan setingkat soal PISA. Langkah-langkah yang dapat dilakukan mencakup: (a) Instansi Pemerintah pengampu bidang pendidikan untuk dapat menyusun dan mengembangan soal-soal latihan setipe dan setingkat soal PISA; (b) Memuat soal-soal latihan tersebut ke dalam buku-buku referensi pembelajaran dan di dalam asesmen nasional; (c) Memberikan porsi waktu yang cukup untuk siswa berlatih soal-soal PISA secara efektif; (d) Pemerintah perlu mendorong dan memfasilitasi pelatihan-pelatihan guru pre-service dan in-service dalam memahami, melatih, dan mengembangkan soal-soal setipe dan setingkat PISA; dan (e) Memberdayakan komunitas guru dan penggiat pendidikan untuk mengoptimalkan proses pengimbasan penguasaan soal PISA.
Terkait pendidikan secara umum:
- Negara menjadi elemen yang amat penting untuk menentukan arah kebijakan yang tak hanya mampu meningkatkan capaian pembelajaran—yang salah satunya diukur dengan PISA—tetapi lebih dari itu negara harus mengupayakan kebermaknaan dalam belajar serta mendorong kemampuan berpikir tingkat tinggi. Namun, kini anggaran untuk sektor pendidikan Indonesia justru terancam dipotong dengan terbitnya Peraturan Presiden No 1/2025. Dengan anggaran yang ada saja, capaian pembelajaran Indonesia masih berada di bawah rata-rata skor PISA antarnegara. Sehingga, rencana pemotongan anggaran pendidikan perlu dievaluasi.
- Dalam mengembangkan kebijakan, Pemerintah seyogianya memerhatikan siswa, orang tua, infrastruktur belajar, lingkungan belajar (guru, desain pembelajaran, proses pembelajaran), dan lingkungan eksternal (industri, riset, dunia usaha) secara komprehensif sebagai elemen-elemen penting yang menentukan kemajuan pendidikan Indonesia.
- Terdapat pandangan akan adanya kecenderungan komersialisasi dan neoliberalisme pendidikan. Komersialisasi pendidikan secara berlebihan pada prinsipnya tak boleh dibiarkan oleh negara. Mekanisme pasar tidak boleh mengambil alih sektor pendidikan, sebab pendidikan berkualitas tinggi adalah hak semua warga negara.
- Terjadi stagnansi kesejahteraan guru dan dosen yang memprihatinkan sehingga pada gilirannya mempengaruhi kualitas proses pembelajaran dan pendidikan di Indonesia. Di tengah kondisi tersebut, kemunculan isu terkait efisiensi dana pendidikan memantik kekhawatiran banyak pihak sebab pendidikan seharusnya menjadi prioritas.
- Doctrine UK, melalui Klaster Education dan Klaster People and Organization, mengajak masyarakat untuk mengawasi bersama kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran yang berdampak pada berbagai bidang krusial, termasuk pendidikan.
Rekaman diskusi dapat disaksikan di: https://www.youtube.com/watch?v=qHhi3fc6ZOY
Connect, Collaborate, Contribute DoctrineUK
#doctrineuk2025
#diskusidoctrineuk
#policybriefdoctrineuk
#klastereducation
#klasterpeopleorganization